HIPSI Wajo Tantang Praktik ‘Ketua Kelas’: Proyek Pemerintah Bukan Milik Segelintir Kelompok

 

HIPSI Wajo Tantang Praktik ‘Ketua Kelas’: Proyek Pemerintah Bukan Milik Segelintir Kelompok

WAJO,WEEKENDSULSEL — Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Kabupaten Wajo angkat suara menyikapi dugaan adanya praktik “Ketua Kelas” dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

HIPSI Wajo secara tegas menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pengawasan terhadap tata kelola proyek pemerintah. Organisasi wartawan yang dipimpin Andi Mappatoto, S.H., M.H. itu mendesak agar segala bentuk pola penguasaan, pengaturan, atau monopoli proyek yang berada di luar mekanisme resmi dihentikan.

Istilah “Ketua Kelas”, menurut HIPSI, digunakan untuk menggambarkan dugaan pola di mana pihak atau kelompok tertentu seolah memiliki pengaruh dominan terhadap proyek pemerintah, baik sejak proses perencanaan, penentuan pekerjaan, hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kalau memang ada praktik ‘Ketua Kelas’, ini harus dihentikan. Proyek pemerintah bukan milik kelompok tertentu. Anggaran negara dan daerah harus dikelola berdasarkan aturan, transparansi, persaingan yang sehat, dan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kedekatan atau pengaruh pihak tertentu,” tegas Andi Mappatoto.

Menurutnya, apabila terdapat informasi mengenai dugaan permainan dalam proyek pemerintah, hal tersebut tidak boleh hanya menjadi isu yang beredar di tengah masyarakat. Setiap informasi harus diuji melalui dokumen, proses pengadaan, fakta lapangan, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Andi yang juga berprofesi sebagai advokat itu menegaskan HIPSI Wajo siap menjalankan fungsi kontrol sosial bersama masyarakat dan media. Jika ditemukan data atau bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran, pihaknya mendorong agar informasi tersebut disampaikan kepada KPK maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada data, dokumen, atau fakta yang menunjukkan adanya penyimpangan, jangan ditutup-tutupi. Periksa dan buktikan. Jangan sampai proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru menjadi ruang bermain segelintir pihak,” ujarnya.

Tiga Desakan HIPSI Wajo

HIPSI Kabupaten Wajo menyampaikan sedikitnya tiga poin penting yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, proyek pemerintah harus diumumkan dan dilaksanakan melalui sistem pengadaan resmi, termasuk LPSE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penggunaan bahan baku serta tenaga kerja lokal Wajo perlu mendapat prioritas sepanjang memenuhi persyaratan teknis, kualitas, kompetensi, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Ketiga, pemerintah perlu membuka kanal atau posko pengaduan proyek yang mudah diakses masyarakat, disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas dan transparan.

HIPSI menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya ruang abu-abu dalam pengelolaan proyek pemerintah. Masyarakat, media, organisasi profesi, dan lembaga pengawasan harus diberikan ruang untuk melakukan kontrol sesuai koridor hukum.

“Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan. Justru semakin terbuka sebuah proses, semakin kecil ruang untuk terjadinya penyimpangan. Kalau proyek dilaksanakan sesuai aturan, transparansi seharusnya bukan sesuatu yang harus ditakuti,” kata Andi.

HIPSI juga mengajak masyarakat Wajo yang memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan proyek agar menyampaikannya melalui saluran resmi dengan menyertakan data dan bukti yang dapat diverifikasi.

Namun demikian, HIPSI mengingatkan agar masyarakat maupun media tidak melakukan vonis sebelum adanya pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.

“Kita ingin penegakan hukum berjalan. Karena itu, informasi harus berbasis data. Jangan sekadar rumor. Kalau ada bukti, laporkan. Kalau tidak terbukti, jangan pula ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Wajo belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan tuntutan HIPSI Kabupaten Wajo tersebut.

HIPSI Wajo menegaskan akan terus memantau pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wajo sebagai bagian dari kontrol sosial, sekaligus mendorong agar setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar digunakan secara transparan, kompetitif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh ada ‘Ketua Kelas’ dalam proyek pemerintah. Yang harus menjadi ‘ketua’ adalah aturan. Yang harus menjadi pemenang adalah kepentingan masyarakat,” tandas Andi.(*)